Bagian
ke-6/7:
ADAB
Berdasar pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Allah)
Nabi
Muhammad saw berhasil membangun peradaban Islam di Madinah, yakni suatu
masyarakat yang menegakkan adab dalam kehidupan mereka. Masyarakat beradab –
menurut Islam — adalah masyarakat yang memuliakan orang yang berilmu, orang
yang shalih, dan orang yang taqwa; bukan orang yang kuasa, banyak harta,
keturunan raja, berparas rupawan, dan banyak anak buah. Karena itu, jika
ingin merujuk kepada konsep Islam tentang adab, pemimpin yang baik adalah yang
mampu mengembangkan masyarakat yang beradab. Maka, seharusnya, dalam masyarakat
yang beradab, derajat orang yang berilmu dan shalih dibedakan dengan derajat
para penghibur. Manusia memang sama-sama manusia, tetapi Allah SWT sudah
membeda-bedakan harkat dan martabat manusia sesuai dengan keilmuan,
keimanan dan ketaqwaannya. Inilah adab dalam konsep Islam.
Jika
konsep ini diletakkan pada sila kedua, logis jika dipahami, sila kedua ini
terkait dengan konsep Tauhid pada sila pertama. Analisis ini bukan mengada-ada
dan sekedar melegitimasi bahwa Pancasila adalah sesuai dengan Islam. Sejarah
dan makna kosa kata-kata dasar dalam Islam menunjukkan, bahwa masuknya istilah
dan konsep ”adil” dan ”adab” dalam Dasar Negara RI, bisa
dikatakan sebagai hasil perjuangan para tokoh Islam pada waktu itu.
Ketika
itu diadakan Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di
Situbondo, Jawa Timur, 16 Rabiulawwal 1404 H/21 Desember 1983 memutuskan sebuah
Deklarasi tentang Hubungan Pancasila dengan Islam, yang antara lain menegaskan:
(1) Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia
bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan
untuk menggantikan kedudukan agama. (2) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai
dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar
(UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut
pengertian keimanan dalam Islam. (3) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah
akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan
antarmanusia. 13
Jadi,
menurut keputusan Munas Alim ulama tersebut, sila Ketuhanan Yang Maha Esa
adalah bermakna tauhid dan menjiwai sila yang lain. Tauhid di sini juga ditegaskan:
”menurut pengertian keimanan dalam Islam”. Pemahaman bahwa sila pertama
”Ketuhanan Yang Maha Esa” harus dimaknai sebagai tauhid dalam Islam,
bukanlah klaim kosong. Para tokoh yang terlibat dalam perumusan Pancasila itu
sendiri sudah menegaskan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa memang harus dimaknai
Tauhid. Mohammad Hatta yang giat melobi para tokoh Islam agar rela menghapus
tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi
pemeluk-pemeluknya), dari sila pertama dan menggantinya dengan ”Yang Maha Esa”
menegaskan, bahwa pengertian ”Ketuhanan Yang Maha Esa” memang Tauhid dalam
ajaran Islam.
Sebenarnya,
terlepas dari agama dan ideologi masing-masing, harusnya bangsa Indonesia mau
bersikap jujur, bahwa rumusan Pancasila yang berlaku sekarang ini, tidaklah
terpisahkan dari rumusan Pembukaan UUD 1945, yang kini berlaku kembali sebagai
hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Karena itu, dalam memahami sila Pertama,
misalnya, tidak boleh dilepaskan dari alinea ketiga Pembukaan UUD 1945: “Atas
berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa…”. Jadi, sila pertama, menurut berbagai
tokoh organisasi Islam, bisa dikatakan sebagai penegasan konsep Tauhid
dalam Islam, sebab dalam alinea ketiga jelas-jelas disebutkan nama Tuhan yang
Esa yaitu Allah.
Dalam
buku Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun, Prof. Kasman
Singodimedjo menegaskan: “Dan segala tafsiran dari Ketuhanan Yang Maha Esa itu,
baik tafsiran menurut historisnya maupun menurut artinya dan pengertiannya
sesuai betul dengan tafsiran yang diberikan oleh Islam.” 13
Dalam
ceramahnya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pada pertemuan
dengan Wanhankamnas, 25 Agustus 1976, Prof. Hamka menjelaskan tentang makna
Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut. Tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa, Hamka
menyatakan:
“Ada
yang sebagai orang kecemasan menerangkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang
kita cantumkan dalam UUD ’45, pasal 29 itu bukanlah Tuhan sebagai yang
diajarkan oleh suatu agama. Ada pula yang menafsirkan bahwa Ketuhanan Yang Maha
Esa itu bersumber dari jiwa bangsa Indonesia sendiri, lama sebelum agama Islam
datang ke Indonesia. Tafsir-tafsir yang berbagai ragam itu kdaang-kadang dengan
tidak disadari telah menyinggung perasaan orang yang beragama, seakan-akan
Tuhan sepanjang ajaran agama itu tidaklah boleh dicampur-aduk dengan Tuhan
Kenegaraan. Maka, supaya perselisihan ini dapat diredakan, atau
sekurang-kurangnya dapat mengembalikan sesuatu kepada proporsinya yang asal,
ingat sajalah bahwa dalam Preambule UUD’45 itu telah dituliskan dengan jelas:
“atas berkat rahmat Allah”. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa di pasal 29 itu
bukanlah Tuhan yang lain, melainkan Allah! Tidak mungkin bertentangan dan
berkacau di antara Preambul dengan materi undang-undang.” 14
Tentu
saja, ini adalah pemahaman yang sah dari sudut pandangan-dunia Islam, bagi umat
Islam. Umat lain dipersilakan memahami sesuai dengan kemauan dan visi mereka
sendiri. Tetapi, juga tidak pada tempatnya jika mereka memaksakan pandangan
komunis atau sekular (netral agama) kepada umat Islam, dengan menyatakan, bahwa
pemahaman yang benar terhadap Pancasila adalah yang netral agama, dan bukan
menurut pemahaman satu agama saja. Umat Islam juga akan menghormati jika kaum
Kristen menyatakan, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah rumusan konsep
Allah-Tritunggal. Itu hak kaum Kristen, yang tentunya juga tidak dapat
dipaksakan kepada kaum Muslim.
Bagian
ke-7/7, Tamat) : Kesimpulan
Istilah
“adab” dalam Pancasila sejatinya merupakan salah satu istilah kunci (Islamic
basic vocabulary) dalam ajaran Islam. Masuknya istilah adab dalam
sila kedua Pancasila, diduga kuat merupakan buah perjuangan sejumlah tokoh
Islam – yang sekaligus pendiri bangsa – terutama empat anggota Panitia Sembilan
BPUPK, yaitu KH Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, Abikoeno Tjokrosoejoso,
dan Abdul Kahar Muzakkir.
Karena
berasal dari kosa kata Islam, maka seyogyanya istilah “adab” yang sebenarnya
juga harus dipahami dalam perspektif pandangan alam (worldview)
Islam. Pemaknaan “adab” dengan sopan-santun, baik budi bahasa, tidak
sesuai dengan makna istilah ini sendiri dalam ajaran Islam, yang pada intinya
adalah memahami dan mengakui segala sesuatu sesuai dengan harkat dan martabat
yang ditentukan Allah SWT.
Karena
pentingnya penegakan “adab” di tengah masyarakat Muslim, maka pakar
pendidikan dan pemikiran Islam, Prof. Dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas, sudah
mengajukan istilah “ta’dib” untuk suatu proses pendidikan, yang tujuannya
adalah membentuk manusia yang beradab, atau manusia yang baik (a good man).
Dengan itu, tujuan pendidikan Islam adalah mencetak manusia yang
beradab. Adalah aneh, meskipun tercantum dalam Pancasila, konsep
adab tidak dipahami sebagaimana mestinya. Karena pentingnya konsep adab
ini, maka sudah saatnya pemerintah dan umat Islam pada umumnya mengacu
pada konsep adab dalam penyelenggaraan seluruh tatanan kehidupan, baik
individual, sosial, maupun tatanan kenegaraan. Wallahu a’lambil-shawab.
(****)
11 Uraian
selengkapnya tentang adab bisa dikaji dalam buku Syed Muhammad Naquib al-Attas,
Risalah untuk Kaum Muslimin (Kuala Lumpur: ISTAC, 2001), hal. 118-120.
Dalam rumusan lain, al-Attas mendefinisikan: “Adab is recognition and
acknowledgement of the reality that knowledge and being are ordered
hierarchically according to their various grades and degrees of rank, and of
one’s proper place in relation to that reality and one’s physical, intellectual
and spiritual capacities and potentials. (alAttas, the Concept of Education in
Islam.” (Petaling Jaya: ABIM, 1980), hal. 27.
13 Lihat,
pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad
Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa,
(Jakarta: LP3ES, 2009). Lihat juga, Munawar Fuad Noeh dan Mastuki HS (ed), Menghidupkan
Pemikiran KH Achmad Siddiq, (Jakarta: Pustaka Gramedia Utama, 2002), hal.
118-145. M. Ali Haidar, dalam bukunya, Nahdatul Ulama dan Islam di
Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), memberikan komentar
terhadap keputusan Munas Alim Ulama tersebut: “Penegasan ini sebenarnya
bukannya tidak terduga. Seperti dikemukakan Hatta ketika bertemu dengan
beberapa pemimpin Islam tanggal 18 Agustus 1945 menjelang sidang PPKI untuk
mengesahkan UUD, mereka dapat menerima penghapusan ‘tujuh kata’ yang tercantum
dalam Piagam Jakarta, karena dua alasan. Pertama, bahwa Ketuhanan Yang
Maha Esa mencerminkan monoteisme tauhid dalam Islam. Kedua, demi menjaga
kesatuan dan keutuhan wilayah negara yang baru diproklamasikan sehari
sebelumnya… Salah seorang yang dipandang Hatta berpengaruh dalam kesepakatan
ini ialah Wachid Hasjim, tokoh NU yang memiliki reputasi nasional ketika itu.
Jadi rumusan deklarasi itu hakekatnya menegaskan kembali apa yang telah
disepakati sejak negara ini baru dilahirkan tanggal 18 Agustus 1945 yang lalu.”
(hal. 285-286).
13 Lihat, Hidup
Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun (Jakarta: Bulan Bintang, 1982),
hal. 123-125.
0 komentar:
Mari berdiskusi...
--------------------------------------------------------------------
Awali dengan bismillah sebelum memberi komentar...
--------------------------------------------------------------------